SariAgri - Pemerintah memantau ketat perkembangan mobilitas warga di tengah ramainya kabar mengenai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pemerintah juga akan mengevaluasi kapasitas rumah sakit (RS).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun terkait aktivitas warga pada tanggal 11 dan 12 Juli 2021, di wilayah Jawa dan Bali terus mengalami penurunan mobilitas warga.
Meski begitu, terdapat beberapa wilayah yang justru mengalami peningkatan, seperti di wilayah Pantai Utara (Pantura) Provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah. “Saya berharap beberapa hari ke depan, banyak wilayah-wilayah yang kuningnya (penurunan mobilitas dari -20 hingga -30 persen) bertambah,” terang Luhut, dikutip dari keterangan resminya pada Rabu (14/7).
Sementara itu, wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas secara keseluruhan sebesar -21,3 persen. Kemudian, pada wilayah Jawa Barat mengalami penurunan mobilitas sebesar -9,0 persen. Sedangkan, di wilayah Banten sebesar -18,1 persen.
Untuk menurunkan lonjakan kasus harian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa dan Bali. Penurunan mobilitas ini dipantau melalui tiga indikator, yakni Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA. Berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas -30 hingga -50 persen.
Luhut berharap agar semua pihak dapat terus bekerja sama untuk menerapkan aturan PPKM Darurat.
Baca Juga: Ikhtiar Pengusaha Kopi Kota Bogor di Tengah PPKM DaruratPolda Metro Bongkar Kasus Penipuan Penjualan Tabung Oksigen di Media Sosial
Tak hanya memantau ketat pergerakan masyarakat, Luhut juga terus mengevaluasi kapasitas rumah sakit (RS). Berita Hari Ini Upaya peningkatan kapasitas RSt akan dilakukan melalui dua hal. Pertama, yakni konversi tempat tidur di seluruh Jawa-Bali menjadi 40 – 50 persen untuk perawatan intensif dan ICU dari keseluruhan total tempat tidur di RS, terkecuali untuk daerah DKI Jakarta karena kapasitasnya sudah tidak mencukupi.
Kedua, untuk penambahan RS lapangan atau RS darurat akan dibantu oleh TNI. “Saya minta bantuan dari TNI, BNPB, dan Kemenkes untuk terus mencari tempat yang akan dijadikan rumah sakit lapangan dan darurat. Demi membantu pasien yang masih mengantri,” Menko Luhut.
Terkait rumah sakit lapangan atau darurat, pemerintah berupaya untuk mendapatkan tempat dengan kapasitas daya tampung yang besar. Hal ini dilakukan agar tenaga kesehatan tidak terserap banyak untuk pemecahan beberapa wilayah.
Sejalan dengan itu, Pemerintah juga berencana untuk menambah SDM tenaga kesehatan, baik untuk perawat dan dokter untuk mempersiapkan skenario terburuk. Untuk menarik minat relawan dokter dari dokter paska magang, diperlukan penyediaan fasilitas istirahat yang layak, memperoleh BPJS kesehatan, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan alokasi biaya komunikasi. “Kita akan tambah perawat dan dokter yang baru lulus dan akan di training terlebih dahulu selama tiga hari,” ujar Luhut
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta. Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7).
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," papar Sri Mulyani.
Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. PPKM juga membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4-5,4 persen. Untuk itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN.
Video Terkait: